Darurat Militer Korsel - Pasukan Militer Dikerahkan, Parlemen Gelar Rapat

Seoul - Segera setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan penerapan Darurat Militer, Kepala Staf Angkatan Darat Korsel Jend. Park An-su yang ditunjuk sebagai pimpinan status darurat itu bertindak, sementara Majelis Nasional menggelar rapat pleno.

Jend. Park sebagai komandan Darurat Militer mengumumkan pelarangan terhadap semua aktivitas politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan partai politik.

Tentara juga disebar ke berbagai lokasi, termasuk ke gedung Majelis Nasional.

Presiden Yoon dalam pengumuman penerapan Darurat Militer pada Selasa, 3 Des. 2024 mengungkapkan alasan ia mengeluarkan status darurat tersebut, yaitu untuk memberantas kekuatan-kekuatan pro Korea Utara.

Ia juga menuding kelompok oposisi berupaya melakukan pemberontakan. Hal ini karena dalam rapat komisi budgeting di Parlemen, Partai Demokrat yang adalah partai oposisi memangkas anggaran negara.

Setelah pengumuman Darurat Militer oleh Presiden Yoon lewat televisi, Partai Demokrat yang memiliki 170 kursi di Majelis Nasional mengundang majelis untuk rapat pleno menolak darurat militer.

Dengan jumlah kursinya, Partai Demokrat, menurut Kantor Berita Yoonhap, sudah dapat membatalkan keputusan presiden. Total kursi di parlemen adalah 300 dan Partai Demokrat sudah memiliki lebih dari 50 persen kursi di parlemen.

Rapat pleno Majelis Nasional yang digelar sekitar pukul 1 pagi waktu setempat dihadiri oleh 190 anggota yang dengan suara bulat menolak status Darurat Militer dan meminta Presiden Yoon untuk mencabutnya.

Tentara terlihat berada di dalam gedung ketika rapat pleno digelar. 

Dengan keputusan tersebut, pengumuman darurat militer gagal dan harus dicabut, kata pernyataan dari kantor Ketua Majelis Nasional.

Di bawah Konstitusi Korea Selatan, darurat militer harus dicabut ketika suara mayoritas di parlemen mengingankannya.

Masyarakat yang berkumpul di depan gedung Majelis Nasional, sebagaimana diberitakan Yoonhap, bersorak gembira saat Majelis Nasional mencapai kesepakatan itu. (***)